Jum’at (25/05/18) Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada kembali mengadakan kuliah wajib Kapita Selekta dengan topik Korupsi Politik. Pada kesempatan tersebut kuliah disampaikan oleh Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M , Beliau adalah Ketua di Pusat Kajian Anti Korupsi FH UGM. Kuliah yang diadakan di Ruang Kuliah E6 DTETI tersebut dimulai pada pukul 08.00 WIB dan diikuti oleh kurang lebih 200 mahasiswa Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Kuliah diawali dengan pemaparan mengenai definisi korupsi yang tertuang dalam beberapa dasar hukum pemberantasan korupsi yaitu pada UU No. 31 Tahun 1999 yang didalamnya memuat sebanyak 13 buah pasal tentang korupsi. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa korupsi meliputi 30 tindakan dan diantaranya adalah tindakan yang menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Korupsi tidak harus berkaitan dengan merugikan negara saja tetapi terdapat tindakan lain yang bisa digolongkan sebagai tindakan korupsi. Dalam hal merugikan negara terdapat tiga aspek yaitu kerugian negara, melawan hukum, dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dalam kesempatan tersebut Bapak Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M menjelaskan secara lebih detail mengenai setiap tindakan tersebut.
Dijelaskan pula mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi yang tertuang dalam UU No. 31 / 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001. Tindakan tersebut antara lain merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi/ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan dan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M juga menjelaskan tentang akar dan dampak dari korupsi. Beberapa penelitian telah meneliti tentang akar dari dilakukannya korupsi seperti karena akuntabilitas sosial rendah dikarenakan pendapatan yang rendah sehingga tanggung jawabnya juga menjadi rendah, warisan sistem orde baru, desentralisasi tanpa disertai dengan sistem akuntabilitas daerah, penegakan hukum yang rendah dan lain-lain. Dalam kuliah tersebut Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M juga memberikan beberapa contoh terkait kasus korupsi yang ada di Indonesia. Setelah seluruh materi disampaikan kemudian dilakukan sesi diskusi dan tanya jawab. Dengan diberikannya materi mengenai korupsi politik ini diharapkan nantinya para lulusan bisa sadar bahwa korupsi akan membuat pertumbuhan suatu bangsa menjadi terhambat dan mahasiswa sebagai penerus generasi bangsa harus mau untuk mulai membuka diri tentang politik di Indonesia, dan penting juga keterlibatan mahasiswa nantinya untuk bisa mendukung pemberantasan korupsi dengan terlibat langsung dalam sistem politik yang ada dan berani untuk memperbaiki sistem yang saat ini dinilai banyak orang dalam kondisi moral yang memprihatinkan terutama tentang korupsi.